Thesis abstract

Resource Drain In Indonesia And The Need For Debt Renegotiation With Japan

abstract

The aim of aid is clear which is to help the developing countries to reduce its poverty level through economic development channel. But, the fact is a contradictory one, aid in the form of debt for the developing countries does not function as a savior, the debts are more like a burden to the developing countries. This paper tries to prove the fact that external debts do not serve to the benefit for the developing countries but it is merely a tool for draining resources in developing countries. The proof will be explained through the case of Indonesia and Japan, the first one represents the developing countries as the debtor while the latter represents developed countries as the creditor. The series of data to uncover the fact will be analyzed through Vector Auto Regressive Model, Cointegration and Error Correction Model to which it will explain the relationship between Indonesia trade balance with Japan; the number of Indonesian external debts payments; and the GDP of Japan. As a supportive means, I will also employ cross section and panel data analysis to describe the increasing level of unemployment in rural areas as a relation to the debt that were being given mostly to the agricultural sectors. The evidence of resource drain from a foreign debt payment will determine the conclusion of the need for debt renegotiation.

 

Mengoptimalkan Kebijakan Trickle Down Effect

Pelbagai diskursus mengenai kebijakan trickle down effect seakan menjurus pada sebuah stigma negatif yang diamini secara bersama-sama. Setiap topik atau bahasan mengenai prinsip trickle down effect mesti berujung pada sikap penghakiman yang berat sebelah. Pengusung kebijakan ini boleh jadi akan menjadi sasaran empuk para penganut paham post development untuk dihakimi secara membabi buta. Segala ungkapan bernuansa celaan semisal pro status quo hingga anti rakyat menjadi santapan sehari-hari. Perlakuan ini mungkin sebuah justifikasi yang cukup rasional mengingat sejarah telah bercerita mengenai gagalnya kebijakan ini dalam mengangkat kesejahteraan rakyat banyak, sebab alih-alih meratakan pendapatan yang terjadi justru penumpukan modal pada satu kelompok elit yang biasa kita kenal sebagai para konglomerat. Sehingga tidaklah salah jika kemudian kebijakan trickle down effect ini lebih dikenal sebagai kebijakan konglomerasi. Ungkapan ini kemudian lebih sering diposisikan sebagai istilah politis yang bernuansa retoris. Upaya penggiringan opini menjadi sesuatu yang sah selama hal itu ditunjang oleh bukti yang sahih. Adalah upaya penyesatan jika usaha untuk menggiring publik lebih didasari pada emosi yang membuncah.

Prinsip Kebijakan

Kebijakan trickle down effect pada prinsipnya merupakan kebijakan yang memposisikan para kaum berpunya sebagai kelas yang diutamakan dalam hal menggerakkan perekonomian suatu bangsa. Dengan dibukanya akses dan pendanaan secara menyeluruh terhadap segala aktivistas maka investasi domestik diharapkan akan berjalan dan berlipat dengan semakin gencarnya fokus pada sektor bisnis infrastruktur serta pasar keuangan sehingga pada gilirannya skema ini akan menciptakan sebuah struktur kapasitas produksi yang meningkat. Produksi yang menggeliat akan menggiring harga-harga pada tingkat yang lebih rendah dan menciptakan lapangan kerja untuk para kelas menengah dan menengah kebawah.

Skema ini berjalan dalam sebuah ide dasar, dimana pendapatan (income) dapat difungsikan melalui tiga jalur utama yaitu pajak, permintaan domestik, dan tabungan. Pemberdayaan pendapatan melalui sektor pajak tentu akan menggeliatkan sektor investasi publik. Investasi publik ini bisa berupa pengembangan kegiatan pariwisata, pembangunan infrastruktur semisal jalan raya, pelabuhan dan kelistrikan, investasi sektor pertanian pada pembukaan jalur irigasi terpadu dan mekanisasi, serta investasi pada pengembangan sumber daya atau energi alternatif. Investasi pada sektor-sektor ini tentunya akan menarik para investor baik domestik maupun asing untuk ikut berperan serta dalam pembangunan mengingat daya tarik dari lokasi industri yang sudah dipenuhi oleh berbagai fasilitas yang mendukung kelancaran berbisnis. Geliat industri-industri utama pada akhirnya akan memberikan sumbangsih positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu dari sisi yang lain, meningkatnya pendapatan akan menaikkan proporsi permintaan domestik yang dapat berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berjalan alami sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa sektor konsumsi merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi dalam satu dekade terakhir. Jalur pemberdayaan terakhir adalah melalui tabungan. Meningkatnya pendapatan akan memperbesar proporsi pendapatan yang dapat ditabung. Dana dalam tabungan kemudian dapat difungsikan melalui sistem perbankan nasional untuk kemudian disalurkan bagi kebutuhan investasi swasta. Peningkatan investasi swasta diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai skema yang dijalankannya. Sebagai kesimpulan, mekanisme transmisi ini tentunya mengisyaratkan bahwa injeksi yang diberikan terhadap kelompok menengah keatas mampu memberikan dorongan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang menetes ke bawah, yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan dinikmati secara luas oleh masyarakat.

Disfungsi Kebijakan

Dengan skema ideal sebagaimana telah dijabarkan diatas, kebijakan trickle down effect dalam implementasinya seakan bertempat pada posisi yang tidak semestinya. Bermacam penelitian yang ditujukan untuk menganalisa akar permasalahan tak kunjung mendapati jawaban yang memadai. Vonis yang ada pun tekesan salah alamat, korupsi dianggap menjadi biang keladi dan menjadi sumber penghisapan yang berlaku trickle up dan ditasbihkan sebagai paradoks pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yang eksklusif, yang berakibat pada melebarnya jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Korupsi memang melanggar batas norma, sebagaimana korupsi memang memuakkan. Premis ini berujung pada kesimpulan bahwa korupsi mengkerdilkan pembangunan. Anggapan ini boleh jadi benar apabila hasil korupsi mengalir keluar negeri, akan tetapi akan beda hasilnya jika harta hasil korupsi diinvetasikan ke dalam negeri. Hal ini sejalan dengan asumsi yang telah dijabarkan panjang lebar diatas mengenai skema ide trickle down effect yaitu investasi domestik. Dalam skala yang ekstrem dapat dikatakan bahwa pelaku mega korupsi tidak akan merugikan negara selama mereka menginvestasikan hasil “kejahatan kemanusian” ini di dalam negeri sebab dengan demikian skema trickle down effect yang ideal akan berjalan. Hal ini tentunya bukan untuk menjustifikasi perbuatan korupsi karena secara moral korupsi merupakan perbuatan laknat yang patut mendapat ganjaran yang paling kejam. Akan tetapi, pemberantasan korupsi masih dinilai sebagai perbuatan revolusioner dan penuh perhitungan politik. Pertanyaannya adalah, seberapa lama sustainabilitas dari pembangunan ekonomi akan bertahan ditengah ketidakpastian politik? Sebuah ungkapan kesohor dari ekonom kenamaan Inggris John Maynard Keynes kiranya bisa dilatarkan: how long is the long run? In the long run we are all dead.

Solusi yang optimal untuk membarikade dana-dana yang beredar di dalam negeri untuk tidak lari lantas kemudian hilang adalah melalui sistem insentif yang menarik. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah jawabannya. Terdapat empat kendala utama yang dianggap menghambat iklim investasi yang kondusif yatu inefisiensi birokrasi, regulasi ketenagakerjaan dan kepailitan yang kurang menunjang, kurangnya insentif pajak, serta ketidaksiapan infrastruktur pendukung investasi. Rendahnya investasi baru juga disebabkan oleh belum tuntasnya produk hukum, ekonomi biaya tinggi (banyaknya pungutan liar), birokrasi yang panjang, terbatasnya pengeluaran pemerintah dalam menstimulus perekonomian serta terbatasnya pembiayaan perbankan. Di sinilah seharusnya pemerintah berperan.

 

Komuin Di Jepang, Tak Ingin Masyarakat Menunggu

Menjadi PNS (komuin) di Jepang adalah suatu kebanggaan bagi setiap masyarakat Jepang. Profesi ini memiliki prestise tersendiri dan terhormat di Jepang. Namun jangan bayangkan komuin di sana hidup mewah. Komuin di Jepang gajinya tidaklah berlebihan. Boleh dikatakan sama dengan standar penggajian yang berlaku di Jepang.

Saat pertama kali diterima menjadi komuin, seseorang yang berijasah S1 akan mendapatkan gaji sekitar 200 ribu Yen atau sekitar Rp 17 juta. Suatu jumlah yang tergolong biasa untuk ukuran di Jepang mengingat biaya hidup yang tak murah. Jumlah ini juga tak berbeda dengan gaji di perusahaan swasta bagi lulusan sarjana yang baru.

“Untuk diri sendiri gaji sebesar itu cukup untuk hidup di Tokyo, tapi untuk keluarga dengan satu anak tentu tidak cukup. Tapi semakin lama bekerja gaji tentu akan naik,” jelas Sayoko Imai (31) seorang PNS (komuin) di Kota Mushashino, Tokyo.

Bagi Sayoko Imai dan banyak Komuin lainnya di Jepang berpendapat gaji boleh pas-pasan, tetapi untuk urusan kinerja jangan ditanya. Bahkan mereka begitu semangat, cekatan dan ramah melayani masyarakat.

“ Sederhana saja, kami hanya tak ingin membuat masyarakat menunggu terlalu lama, “ papar Sayoko Imai seorang komuin yang bekerja di Kota Mushashino, Tokyo.

Menurut Sayoko yang telah bekerja sebagai komuin selama 6 tahun, etos kerja seperti itu sebenarnya sudah menjadi budaya orang Jepang. Semua orang Jepang apapun profesinya akan berbuat seperti itu. Penuh disiplin, teliti dan memberikan yang terbaik.

Untuk masalah sehari-hari yang mungkin sepele seperti buang sampah, antri sampai janji dengan seseorang, masyarakat Jepang memiliki kedisiplinan yang tinggi. Saat membuang sampah, misalnya, dengan teliti mereka memilah dan mebuang sampah sesuai dengan jenisnya dan disiplin menaati jadwal yang telah ditentukan.

Untuk urusan antri, jangan ditanya lagi. Sejak kecil mereka sudah ditanamkan budaya antri di sekolah dan juga di rumah dan di masyarakat.. Sehingga meski tak ada yang mengatur atau mengawasi mereka akan dengan sendirinya tertib mengantri. Mereka akan merasa malu kalau menyerobot orang di depannya.

Minta Maaf Meski Tidak terlambat

Begitu pula saat berjanji untuk bertemu dengan seseorang. Mereka akan berusaha datang lebih awal. Jangan sampai mereka menjadi pihak yang ditunggu.

Seperti hari itu, ketika saya bertemu dengan Sayoko Imai. Sebelumnya melalui e-mail disepakati kami akan bertemu jam 17.00 di Shinjuku Eki (stasiun) di kawasan Tokyo. Setengah jam sebelum jam tersebut, HP saya berdering. Ia mengatakan telah sampai di Shinjuku Eki.

Untungnya, saya dan seorang kawan PNS dari Kalimantan Timur, Fitri, serta dosen Universitas Indonesia yang tengah mengajar bahasa Indonesia di Keio, Totok, juga sudah duluan sampai di tempat tersebut.

Dan benar kata orang, kalau janji dengan orang Jepang harus on time, kalau perlu datang lebih awal supaya tidak malu.

“Maaf telah menunggu. Sudah lama menunggunya, “ katanya sambil membungkuk khas orang Jepang dengan bahasa Inggris yang cukup lancar. Meski tidak terlambat, dia langsung minta maaf begitu melihat kami.

Permintaan maaf itu bukan basa-basi, namun memang sudah menjadi ciri khas masyarakat Jepang. Meski tidak terlambat, tetapi telah membuat rekan atau orang lain menunggu, mereka akan segera minta maaf. Barangkali beginilah cara mereka menghargai waktu.

Menghargai waktu

Budaya menghargai waktu ini juga tercermin dari kinerja para komuin. Kalau bukan saatnya istirahat, mereka konsentrasi pada pekerjaannya masing-masing. Tidak hanya di front office yang melayani dan menghadapi masyarakat secara langsung, di back office pun tak ada yang menganggur.

Tapi kalau waktunya istirahat, tak ada kompromi. Tepat pukul 12.00, semua akan bergegas keluar untuk makan siang. Saya pernah mengalaminya bersama dua kawan dari Indonesia saat mengurus re-entry permit di Nyuukokukanrikyoku (Kantor Imigrasi Jepang).

Setelah mengambil nomor antri di queue machine dan menunggu setengah jam, tiba-tiba kantor tutup karena pagawainya istirahat makan siang. Sekedar tanya jam istirahatnya sampai jam berapapun tidak sempat, karena pegawainya sudah meninggalkan ruangan. Terpaksalah, menunggu satu jam.

Namun, harga yang didapat karena menunggu istirahat mereka selesai tidak sia-sia. Begitu kantor buka kembali, dalam dua puluh menit re-entry permit telah diberikan kepada kami.. Wow, dalam dua puluh menit urusan di imigrasi selesai!

Namun bukan waktu yang cepat saja yang patut dipuji, kepekaan petugas terhadap kepentingan orang yang dilayani juga layak diacungi jempol. Tahu kalau kami berempat telah menunggu lebih dari satu jam, passport kami dan juga pasport dua orang asing dari Amerika Latin lalu diminta untuk dikumpulkan jadi satu. Petugas itu lalu mengecek dan mencocokan dengan data di komputer sebentar, terus meminta kami membayar 3000 Yen untuk biaya single entry yang kami minta di loket pembayaran. Setelah membayar passport dikembalikan, tentunya dengan sticker hologram re-entry permit tertempel manis di passport.

Dilatih Untuk Melayani

“Kalau kami tidak bekerja sungguh-sungguh dan tidak cepat melayani masyarakat, media massa akan menyorot dan masyarakat akan memprotes,” jelas Sayoko Imai saat saya bercerita kalau terkesan dengan kinerja komuin di Jepang.

“Begitu seseorang diterima menjadi komuin, ia akan dilatih untuk melayani masyarakat dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat, “ lanjutnya.

Tanpa ditanya ia lalu bercerita kalau tengah belajar bahasa Mandarin. Masyarakat di Mushashino, banyak orang China. Ia merasa perlu belajar bahasa Mandarin agar bisa memberikan pelayanan yang baik pada mereka.

Bukannya orang Jepang terkenal sangat bangga dengan bahasa Jepang-nya dan ogah belajar bahasa asing? Namun, Sayoko Imai mengaku tengah belajar bahasa Mandarin agar bisa melayani lebih baik.

Tak terasa satu jam lebih telah terlewati.. Makanan yang kami pesan telah habis kami lahap. Dan berbincang dengan Sayoko Imai, seorang komuin di Kota Mushashino, memberikan kesan tersendiri.

 

Malu

Bangsa Indonesia merupakan bangsa pemalu. Hal ini bisa jadi benar jika kata malu diasosiasikan dengan keengganan untuk melakukan sesuatu akibat gengsi. Dalam postingan kali ini kata gengsi akan saya ganti dengan kata malu karena terdengar lebih eufimis. Bentuk eufimisme kata ini kiranya lebih tepat untuk saya letakkan mengingat bangsa kita lebih suka mendengar perkataan yang manis ketimbang menohok.

Prinsip malu-malu ini lah yang pada gilirannya mengkerdilkan segala potensi. Dengan malu bangsa tentu tak maju, malu jugalah yang senantiasa menghinakan jiwa. Seakan tepat jikalau kita berandai tanpa bermaksud mengolok, malu tanda tak mampu. sungguh seyogyanya kita menista malu.

Mungkin, ada baiknya sebuah kisah dilatarkan, sehingga kita benar akan menista malu.

Hari ini saya bersama teman saya pak dadan bermaksud untuk bertemu pembimbing thesis kita di Tokyo Institute of Technology. Sungguh beruntung pada hari ini kita dipandu oleh teman kita yang bermarga Watanabe. Sang Watanabe pun menjemput kita dengan mobilnya Nissan keluaran terbaru dimana desain eksterior dan interiornya membuat mulut menganga. Nyaman benar kita hari ini, sudah dipandu lantas di supiri oleh teman dengan mobilnya yang bagai datang dari luar angkasa.

Ditengah-tengah perjalanan dan pembicaraan penuh basa basi, sontak kami dikejutkan dengan pengakuannya bahwa setelah mengantar kami, beliau akan segera melaju untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang pelayan restoran. Ya, benar sang Watanabe dengan mobil luar angkasanya, Sang Watanabe yang orang tuanya memiliki lebih dari satu rumah di tempat-tempat yang elit, sang Watanabe aristokrat Jepang yang hanya bisa disejajarkan dengan golongan ningrat berdarah biru di Indonesia, memiliki pekerjaan sampingan sebagai pelayan di sebuah restoran.

Sungguh, sebuah karakter yang jarang atau bahkan mustahil ditemui di Indonesia. Muda mudi ningrat Indonesia sangat boleh jadi hidup santai berleha dan berpesta. Toh harta sudah ada ditangan tanpa harus berjumpalitan mengadu nasib di dunia kuli. Jangankan menjadi pelayan, menjadi kuli umum sudah sebuah kenistaan. Malu! yah malu yang membungkus perilaku nista. Sebuah perilaku yang hanya berujung pada keterpurukan.

Ada kisah lain, yang mungkin akan semakin membuat dahi mengernyit.. Sebuah kisah yang dielaborasikan secara apik oleh Ika S. Creech, pewarta berkebangsaan Indonesia yang kini tinggal di Perancis, berikut kisahnya:

NDESO"
oleh : Ika S. Creech *)

Deso (baca ndeso) itulah sebutan untuk orang yang norak,
kampungan, udik, shock culture, Countrified dan sejenisnya. Ketika
mengalami
atau merasakan sesuatu yang baru dan sangat mengagumkan, maka ia merasa
takjub dan sangat senang, sehingga ingin terus menikmati dan tidak
ingin
lepas, kalau perlu yang lebih dari itu. Kemudian ia menganggap hanya
dia
atau hanya segelintir orang yang baru merasakan dan mengalaminya. Maka
ia mulai atraktif, memamerkan dan sekaligus mengajak orang lain untuk
turut
merasakan dan menikmatinya, dengan harapan orang yang diajak juga sama
terkagum-kagum sama seperti dia.

Lebih dari itu ia berharap agar orang lain juga mendukung
terhadap langkah-langkah untuk menikmatinya terus-menerus. Hal ini
biasa,
seperti saya juga sering mengalami hal demikian, tetapi kita terus
berupaya
untuk terus belajar dari sejarah, pengalaman orang lain, serta belajar
bagaimana caranya tidak jadi orang norak, kampungan alias deso.

Semua kampus di Jepang penuh dengan sepeda, tak terkecuali
dekan atau bahkan Rektorpun ada yang naik sepeda datang ke kampus.
Sementara
si Pemilik perusahaan Honda tinggal di sebuah apartemen yang sederhana.
Ketika beberapa pengusaha ingin memberi pinjaman kepada pemerintah
Indonesia
mereka menjemput pejabat Indonesia di Narita. Dari Tokyo naik kendaraan
umum, sementara yang akan dijemput, pejabat Indonesia naik mobil dinas
Kedutaan yaitu mercy.

Ketika saya di Australia berkesempatan melihat sebuah
acara ceremoni dari jarak yang sangat dekat, dihadiri oleh pejabat
setingkat
menteri, saya tertarik mengamati pada mobil yang mereka pakai Merk
Holden
baru yang paling murah untuk ukuran Australia. Yang menarik, para
pengawalnya
tidak terlihat karena tidak berbeda penampilannya dengan tamu-tamu,
kalau
tidak jeli mengamati kita tidak tahu mana pengawalnya.

Di Sidney saya berkenalan dengan seorang pelayan restoran
Thailand. Dia seorang warga Negara Malaysia keturunan cina, sudah
selesai
S3, sekarang lagi mengikuti program Post Doc, Dia anak serorang
pengusaha
yang kaya raya.
Tidak mau menggunakan fasilitas orang tuanya malah jadi
pelayan. Dia juga sebenarnya dapat beasiswa dari perguruan tingginya.

Satu bulan saya di jepang tidak melihat orang pakai hp
communicator, mungkin kelemahan saya mengamati. Dan setelah saya baca
Koran
ternyata konsumen terbesar hp communicator adalah Indonesia. Sempat
berkenalan
juga dengan seorang yang berada di stasiun kereta di Jepang, ternyata
dia
anak seorang pejabat tinggi Negara, juga naik kereta. Yang tak kalah
serunya
saya juga jadi pengamat berbagai jenis sepatu yang di pakai masyarakat
jepang ternyata tak bermerek, wah ini yang deso siapa yaa?

Sulit membedakan tingkat ekonomi seseorang baik di jepang
atau di Australia, baik dari penampilannya, bajunya, kendaraannya, atau
rumahnya. Kita baru bisa menebak kekayaan seseorang kalau sudah tahu
pekerjaan
dan jabatanya di perusahaan. Jangan-jangan kalau orang jepang diajak ke
Pondok Indah bisa Pingsan melihat rumah segitu gede dan mewahnya.
Rata-rata
rumah disana memiliki tinggi plafon yang bisa dijambak dengan tangan
hanya
dengan melompat. Sehingga duduknyapun banyak yang lesehan.

Sampai akhir hayatnya Rasulullah tidak membuat istana
Negara dan Benteng Pertahanan (khandaq hanyalah strategi sesaat, untuk
perang ahzab saja), padahal Rasulullah sudah sangat mengenal kemawahan
istana raja-raja Negara sekelilingnya, karena Beliau punya pengalaman
berdagang.
Ternyata Beliau tidak menjadi silau terus ikut-ikutan latah ingin
seperti
orang-orang. Lalu dimana aktivitas kenegaraan dilakukan? Mengingat
beliau
sebagai kepala Negara. Jawabannya ya di masjid.

Beliau punya banyak jalan yang legal untuk bisa membangun
istana. Di Mekkah nikah dengan janda kaya, di madinah jadi kepala
Negara,
punya hak prerogative dalam mengatur harta rampasan perang dan ada
jatah
dari Allah untuk dipergunakan sekehendak beliau, belum hadiah dari
raja-raja.
Tetapi mengapa beliau sering kelaparan, ganjal perut dengan batu, puasa
sunnah niatnya siang hari, shalat sambil duduk menahan perih perut dan
seterusnya.

Ketika Indonesia sedang terpuruk, Hutang lagi numpuk,
rakyat banyak yang mulai ngamuk, Negara sedang kere, banyak yang antri
beras, minyak tanah, minyak goreng dll. Maka harga diri kita tidak bisa
diangkat dengan medali emas turnamen olah raga, sewa pemain asing,
banyak
ceremonial yang gonta-ganti baju seragam, baju dinas, merek mobil,
proyek
mercusuar, dll, dsb, dst

Bangsa ini akan naik harga dirinya kalo utang sudah lunas,
kelaparan tidak ada lagi, tidak ada pengamen dan pengemis, tidak ada
lagi
WTS (Wanita Tidak Sholat, di Malaysia "Wanita Tak Senonoh") ,
angka kriminal rendah, korupsi berkurang, punya posisi tawar terhadap
kekuatan
global. Maka orang Deso (alias norak) tidak mampu mengatasi krisis
karena
tidak bisa menjadikan krisis sebagai paradigma dalam menyusun APBD dan
APBN. Nah karena yang menyusun orang-orang norak maka asumsi dan
paradigma
yang dipakai adalah Negara normal atau bahkan mengikut Negara maju.
Bayangkan
ada daerah yang menganggarkan Sepak Bola 17 Milyar sementara anggaran
kesranya
100 juta, wiiieh!

Akhirnya penyakit norak ini menjadi wabah yang sangat
mengerikan dari atas sampai bawah :
-  Orang bisa antri Raskin sambil pegang hp
-  Pelajar bisa nunggak SPP sambil merokok
-  Orang tua lupa siapkan SPP, karena terpakai untk
beli tv dan kulkas

-  Orang bule mabuk krn kelebihan uang, Orang kampung
mabuk beli minuman patungan
-  Pengemis bisa pake walkman sambil goyang kepala
-  Para Pengungsi bisa berjoged dalam tendanya
-  Orang beli Gelar akademis di ruko-ruko tanpa kuliah
-  Ijazah S3 luar negeri bisa di beli sebuah rumah
petakan gang sempit di cibubur
-  Kelihatannya orang sibuk ternyata masih sering
keluar masuk Mc Donald
-  Kelihatannnya orang penting, ternyata sangat tahu
detail dunia persepakbolaan.
-  Kelihatan seperti aktivis tapi habis waktu untuk
mencetin hp
-  62 tahun merdeka, lomba-lombanya masih makan kerupuk
saja
-  Agar rakyat tidak kelaparan maka para pejabatnya
dansa dansi di acara tembang kenangan.
-  Agar kampanye menang harus berani sewa bokong-bokong
bahenol ngebor
-  Agar masyarakat cerdas maka sajikan lagu goyang
dombret dan wakuncar
-  Agar bisa disebut terbuka maka harus bisa buka-bukaan
- Agar kelihatan inklusif mk hrs bisa menggandeng siapa
saja, kl perlu jin tomang jg digandeng

Yang lebih mengerikan lagi adalah supaya kita tidak terlihat
kere, maka harus bisa tampil keren. Makin kiamatlah kalo si kere tidak
tahu dirinya kere.

*) Penulis adalah Putra Indonesia Asli, kini bertempat
tinggal di Paris, Perancis dan bekerja sebagai Pembawa Acara di salah
satu
stasiun di Perancis.

Sungguh kita harus menista malu sehingga malu tidak menistakan kita

Tabik

 

Islam and Nationalism in the Line of Indonesian History

Dadan Wiadi

Introduction

Indonesian Archipelago has a long history, some scholars believe that the Indonesian is predominantly the descendent of Austronesian (Southern Mongoloid) who spread to south; Philippines; Malay Peninsula, and Indonesia more than five thousand years ago, and also earlier descendent called Australo-Melanesia who occupied area of New Guinea.

 

Jangan Pangkas BI Rate!

Terdapat dua kubu yang berbeda dalam menyikapi isu terkait dengan BI rate. Kubu yang pertama menilai bahwa BI rate harus dipangkas untuk meningkatkan gairah konsumsi masyarakat yang pada gilirannya akan menggiring perekonomian nasional mencapai tingkat pertumbuhan yang sehat dan berkesinambungan. Sementara itu, kubu yang berseberangan menilai bahwa BI rate sebaiknya dipertahankan pada level yang sekarang, yaitu sebesar 8 persen, atau bahkan diungkit ke besaran yang lebih tinggi lagi, dimana dengan tingkat BI rate yang sedemikian, rupiah diharapkan jauh dari

 

Utang Luar Negeri Dan Tingkat Kemiskinan

“Solidarity requires that global challenges must be managed in a way that distributes cost and burden fairly, those who suffer most, deserve help from those who benefit most”. (Millenium Declaration)

Target mengakhiri kemiskinan, seperti diungkapkan oleh Jeffry Sachs dalam bukunya The End of Poverty, merupakan tanggung jawab bersama negara-negara di dunia yang melintasi batas nasionalisme. Kemiskinan yang melanda suatu negara merupakan sebuah penyakit yang sangat sulit dientaskan tanpa adanya pertolongan dari negara lain.

 

Harga Minyak Dunia, Teruslah Melonjak!

Melonjaknya harga minyak dunia hingga mendekati batas psikologisnya tak pelak telah menumbuh kembangkan kegelisahan ditengah khalayak. Beragam solusi pun ditawarkan, dari yang paling rasional hingga irasional. Kekhawatiran semakin menjadi tatkala Hugo Chavez, Presiden Venezuela hendak menyetir OPEC sebagai landasan perlawanan ideologinya terhadap kerakusan Amerika Serikat. Saking paniknya, bermacam ungkapan kekesalan diungkapkan oleh para pengamat hingga akhirnya

 

Menatap Kinerja Perekonomian Indonesia

Tak terasa kita sudah menjejak dalam triwulan pertama di tahun 2008, singkat memang dalam ukuran waktu, akan tetapi sudah banyak frame cerita yang membuat publik banyak menahan nafasnya. Bayangan akan adanya sebuah krisis lanjutan menjadi momok yang terus bergelayut dalam benak, sebagai konsekuensi dari rentetan peristiwa negatif yang terus mengakrabi dunia. Krisis subprime mortgage di Amerika Serikat yang kemudian dilengkapi oleh krisis minyak dan beberapa komoditas utama dunia, telah bertindak sebagai katalis pembentuk kelimbungan. Dengan fakta yang sedemikian, sebuah gambaran suram yang

 

Selamat datang ke blog web KIFBI

KIFBI adalah sebuah blog web yang berperan sebagai media untuk mengekspresikan ide dan gagasan bagi para mahasiswa Indonesia, para alumni, maupun mereka yang berhubungan dengan institusi Keio University. Blog ini bertujuan untuk mengakomodasi gagasan atau pandangan yang bermuara kepada tercapainya Indonesia yang lebih baik.